Trenggalek, 2/10 - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Rabu membentuk forum kemitraan pemangku kepentingan dengan sejumlah instansi terkait guna mendorong penganggaran APBD yang pro-rakyat.
Pembentukan forum yang difasilitasi oleh Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) tersebut beranggotakan, unsur pimpinan DPRD, eksekutif, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta jurnalis.
"Kami sangat mengapresiasi pembentukan forum ini, karena hal ini sesuai dengan harapan kami untuk membangun Trenggalek," kata Bupati Trenggalek, Mulyadi Wr.
Menurutnya, gabungan sejumlah instansi ini diharapkan mampu memberikan masukan maupun kritik yang konstruktif terhadap proses penganggaran maupun pembangunan di wilayahnya.
"Kalau tidak ada yang memberikan masukan, pemerintah akan selalu merasa paling benar, maka dari itu kami merasa ini adalah wadah yang tepat untuk kemajuan bersama," imbuhnya.
Pihaknya berjanji, bakal memperhatikan setiap masukan yang disampaikan oleh masyarakat maupun para akademisi. Masukan tersebut akan digodog melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) mulai tingkat desa hingga kabupaten.
Sementara itu, pimpinan AIPD Jawa Timur, Purwida Liliek Lestari mengatakan, pendampingan terhadap Pemkab Trenggalek tersebut dilakukan agar sejumlah problem yang selama ini menghambat proses pembangunan dapat dipecahkan secara bersama.
"Masyarakat, LSM maupun para jurnalis akan memoteret pencapaian pelayanan publik yang ada, sehingga apabila ada yang kurang tepat bisa dilakukan perbaikan demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, forum komunikasi juga mendorong peran serta masyarakat untuk lebih aktif dan parsitipatif terhadap pembangunan yang ada di kabupaten.
"Goal-nya adalah visi misi Pemkab Trenggalek yang tertuang dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dapat terlaksana dengan baik," ujar Purwida.
Dalam kesempatan itu, Salah satu LSM di Trenggalek "Jimat" sempat memaparkan hasil riset yang dilakukan terhadap APBD Trenggalek tahun 2013.
Sejumlah temuan mengenai kelemahan maupun peningkatan pembangunan disampaikan secara terbuka dihadapan pimpinan daerah maupun beberapa kepala dinas.
"Kami juga memberikan masukan atau rekomendasi terhadap kelemahan yang ada, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah," kata koordinator LSM Jimat Trenggalek, Karim.
Terima Kasih telah mampir di www.trenggalekkita.com, silakan untuk menuliskan komentar pada kolom di bawah ini. Penulisan komentar tidak boleh mengandung kata-kata kotor, SARA serta berbau pornografi. Kami juga tidak mengzinkan pencantuman link. EmoticonEmoticon