Bulog Tulungagung Percepat Penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

 Tulungagung — Perum BULOG Cabang Tulungagung terus memperkuat langkah stabilisasi pangan dengan mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras serta mengoptimalkan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar harga beras tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat di wilayah Tulungagung, Blitar Raya, hingga Trenggalek tetap terpenuhi.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Tulungagung, Yonas Haryadi Kurniawan, menyampaikan bahwa berbagai langkah antisipatif terus dijalankan pemerintah dalam menghadapi potensi fluktuasi harga beras. Dua fokus utama saat ini adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan penguatan penyaluran beras SPHP ke berbagai kanal distribusi seperti pasar tradisional, ritel modern, serta Gerakan Pangan Murah (GPM).

Ia menuturkan, hingga awal Juni 2026, total stok beras yang dikelola Bulog secara nasional mencapai sekitar 5,3 juta ton. Sementara untuk Cabang Tulungagung sendiri tersedia sekitar 85 ribu ton stok beras yang dinilai sangat memadai untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk bantuan pangan dan stabilisasi harga di daerah.

Per 8 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan di empat wilayah kerja telah mencapai 55,72 persen atau sekitar 260 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 465 ribu PBP. Khusus wilayah Tulungagung, penyaluran sudah menyentuh sekitar 85 ribu PBP dari target 150 ribu PBP dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir Juni 2026.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus memperluas distribusi beras SPHP melalui jalur resmi pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau. Kombinasi kedua program ini dinilai efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan meredam gejolak harga di tingkat konsumen.

“Stok yang tersedia sangat mencukupi. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kami bersama pemerintah akan terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras,” ujar Yonas.

Novita Hardini Soroti Ancaman AI dan Lemahnya Negara Lindungi Industri Film Nasional

 

• Novita Hardini menilai industri film nasional berada di persimpangan antara kejayaan dan ancaman struktural.

• Ia menyoroti bahaya penggunaan AI yang berpotensi menggerus lapangan kerja pelaku kreatif.

• Negara dinilai lemah dalam melindungi IP lokal, pengarsipan film, dan pembiayaan industri perfilman.

Trenggalek - Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menegaskan bahwa industri film Indonesia saat ini berada di titik kritis, antara momentum kejayaan dan ancaman struktural yang belum ditangani secara serius oleh negara. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama jajaran Eselon I Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (2/2/2026).

Novita menilai, film Indonesia telah terbukti menjadi instrumen strategis dalam promosi pariwisata, identitas daerah, serta diplomasi budaya. Sejumlah karya seperti Laskar Pelangi, Ada Apa dengan Cinta, 5 Cm, hingga Petualangan Sherina disebutnya sebagai bukti nyata bahwa film mampu mendorong ekonomi kreatif sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Namun, di balik capaian tersebut, legislator perempuan satu-satunya dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Timur itu mengingatkan masih adanya kebocoran ekonomi yang serius. Persoalan klasik seperti keterbatasan layar, distribusi yang timpang, serta minimnya akses permodalan dinilai belum mendapat solusi komprehensif dari negara.

Kondisi itu, menurutnya, semakin diperparah oleh penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang justru berpotensi mempersempit ruang kerja para pelaku kreatif.

“AI jangan hanya dipoles sebagai inovasi jika faktanya menggerus ruang hidup pekerja kreatif kita. Negara tidak boleh abai terhadap ancaman ini,” tegas Novita.

Selain isu AI, Novita juga menyoroti lemahnya sistem pengarsipan film nasional. Ia menyebut negara gagal menjaga memori kolektif bangsa melalui perfilman. Dari sekitar 4.400 film yang diproduksi sejak 1926 hingga 2025, sekitar 1.500 judul dilaporkan hilang karena tidak direstorasi dan tidak diarsipkan dengan baik.

“Banyak generasi muda bahkan tidak mengenal tokoh perfilman kita sendiri, seperti Adi Bing Slamet dan Benyamin Sueb. Ini adalah kegagalan negara dalam menjaga warisan budaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, politikus Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengkritik ketergantungan Indonesia pada impor intellectual property (IP), sementara IP lokal justru dibiarkan mati. Ia menilai tanpa keberpihakan anggaran dan skema pembiayaan yang serius, mustahil Indonesia bisa bersaing dan mengekspor IP ke pasar global.

Sebagai perbandingan, Novita mencontohkan Korea Selatan yang memiliki venture capital khusus industri film. Sementara di Indonesia, pembiayaan masih bergantung pada skema negara yang dinilainya tidak realistis.

“Bantuan maksimal Rp500 juta tidak akan menggerakkan industri film. Itu bahkan hanya cukup untuk tahap penulisan naskah. Kita butuh venture capital khusus film, bukan kebijakan setengah hati,” tandasnya.

Novita menegaskan, ke depan Panitia Kerja (Panja) Industri Film harus menjadi instrumen serius untuk membenahi ekosistem perfilman nasional, melindungi hak cipta, memperkuat pembiayaan, serta memastikan kehadiran negara secara penuh dalam menjaga keberlanjutan industri film Indonesia.

“Tanpa keberpihakan nyata, kejayaan film Indonesia hanya akan menjadi nostalgia, bukan masa depan,” pungkasnya.

Hilirisasi Industri Karet Dinilai Belum Optimal, Novita Hardini Minta Kesejahteraan Petani Jadi Prioritas

 

Trenggalekkita.com— Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai program hilirisasi industri di Indonesia, khususnya pada sektor karet, masih jauh dari kata optimal. Ia menegaskan, keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan ekspor dan volume produksi, tetapi harus berdampak nyata pada nilai tambah dalam negeri dan kesejahteraan petani.

Pernyataan tersebut disampaikan Novita usai Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) bersama Kementerian Perindustrian dan Bridgestone Group ke PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (23/1/2026).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu mengungkapkan, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Kondisi ini, menurutnya, membuat nilai tambah ekonomi belum maksimal dirasakan di dalam negeri, khususnya oleh petani karet.

“Ini harus menjadi catatan kritis bagi Kementerian Perindustrian, bagaimana menambah nilai tambah bagi Indonesia, terutama bagi petani dan masyarakat sekitar industri,” ujar Novita kepada Parlementaria.

Selain menyoroti aspek ekonomi, Novita juga menekankan pentingnya pemberdayaan lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati di sekitar kawasan industri. Dalam diskusi dengan manajemen BSRE, terungkap bahwa produksi karet mengalami penurunan akibat faktor cuaca dan dinamika geopolitik global.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi juga memengaruhi penerimaan negara serta nilai tambah ekonomi domestik. Karena itu, Kunspek Komisi VII DPR RI bertujuan menyerap aspirasi sekaligus memetakan persoalan strategis yang perlu segera didorong untuk memperkuat industri karet nasional.

Novita juga menegaskan pentingnya pemberian insentif bagi industri yang telah bertransformasi menuju industri hijau. Namun, ia mengingatkan agar insentif tersebut terintegrasi dengan pemberdayaan petani dan peningkatan serapan tenaga kerja lokal.

“Saya mengapresiasi PT Bridgestone dan para pelaku usaha karet yang sudah bertransformasi ke industri hijau. Tapi yang tak kalah penting, insentif itu harus berdampak langsung pada petani, masyarakat sekitar, peningkatan kreativitas, serta daya saing nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus mengejar target ekspor, tetapi juga memperkuat pasar domestik terlebih dahulu. Menurutnya, ekspor bahan mentah dan setengah jadi tanpa nilai tambah justru berpotensi menjadi kebocoran ekonomi bagi Indonesia.

“Kita harus bisa menjadi raja di negeri sendiri. Dampak kebijakan industri harus nyata dirasakan masyarakat dan petani,” pungkas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Hilirisasi Dinilai Mandek, Novita Hardini Minta Kemenperin Fokuskan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Trenggalekkita.com - Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menilai capaian program hilirisasi industri Indonesia masih belum optimal. Ia menyebut, keberhasilan hilirisasi selama ini terlalu sempit diukur dari angka produksi dan ekspor, tanpa memperhatikan nilai tambah di dalam negeri serta dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kawasan industri.

Hal itu disampaikan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alarm serius karena nilai tambah ekonomi justru lebih banyak dinikmati negara lain.

"Kalau yang diekspor masih bahan mentah atau setengah jadi, maka nilai tambahnya tidak tinggal di Indonesia. Ini menunjukkan adanya kebocoran ekonomi yang harus segera dibenahi," ujar Novita.

Perempuan satu-satunya di Komisi VII dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menekankan bahwa hilirisasi semestinya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar mengejar target ekspor di tengah tekanan geopolitik global, cuaca ekstrem, dan fluktuasi harga energi yang berdampak pada biaya produksi.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan biodiversitas di sekitar kawasan industri serta integrasi kebijakan industri dengan agenda transformasi energi dan pengembangan industri hijau. Novita mengapresiasi sejumlah perusahaan yang mulai beralih ke praktik ramah lingkungan, namun mengingatkan agar langkah tersebut tidak dilakukan setengah hati.

"Industri hijau memang harus didorong secara tegas. Tapi kuncinya ada pada keberpihakan kebijakan dan insentif negara. Insentif itu harus terintegrasi dengan peningkatan serapan tenaga kerja lokal dan penguatan daya saing produk nasional," tegasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa insentif energi hijau dan hilirisasi perlu dihubungkan dengan pembinaan serta peningkatan kesejahteraan petani sebagai bagian dari rantai pasok industri nasional.

Lebih lanjut, Novita mendesak Kementerian Perindustrian agar berpikir lebih strategis dan berjangka panjang dengan memperkuat pasar domestik sebelum terlalu agresif membidik pasar ekspor.

"Kita harus menjadi raja di negeri sendiri. Percuma ekspor besar-besaran kalau yang dijual masih mentah dan manfaatnya tidak dirasakan oleh petani dan masyarakat," pungkasnya.

Cuaca Ekstrem Picu Longsor dan Banjir di Trenggalek

- Terjadi 3 bencana di awal 2026

BPBD Trenggalek mencatat tiga kejadian bencana yang meliputi tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem, tersebar di 5 kecamatan dan 9 desa.

- Cuaca ekstrem jadi pemicu utama

Hujan deras dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang, longsor, banjir, serta kerusakan rumah dan gangguan akses jalan di sejumlah wilayah.

- Dampak berupa kerusakan rumah dan gangguan aktivitas warga

Sedikitnya 8 rumah mengalami rusak ringan, sejumlah jalan sempat tertutup material longsor dan pohon tumbang, meski tidak ada korban jiwa.

Trenggalek - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Trenggalek sejak akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026 memicu serangkaian bencana di sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek mencatat sedikitnya tiga kejadian bencana yang tersebar di lima kecamatan dan sembilan desa/kelurahan.

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stafanus Triadi Atmono, mengatakan bencana yang terjadi meliputi tanah longsor, banjir, serta cuaca ekstrem berupa angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang dan kerusakan bangunan.

“Berdasarkan update data Pusdalops BPBD per 2 Januari 2026, terdapat satu kejadian tanah longsor atau tanah gerak di tiga titik, satu kejadian banjir di satu titik, serta lima titik kejadian akibat cuaca ekstrem,” ujar Stafanus.

Ia menjelaskan, bencana tersebut tersebar di Kecamatan Durenan, Dongko, Panggul, Watulimo, dan Trenggalek. Di Kecamatan Durenan, pohon tumbang sempat menutup jalur nasional Durenan–Bandung di Desa Ngadisuko. Sementara di Kecamatan Dongko, longsor menimpa rumah warga di Desa Watuagung dan Desa Siki.

Di Kecamatan Panggul, hujan dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang di jalan raya Desa Wonocoyo serta merobohkan tiang listrik dan pohon di jalur nasional Trenggalek–Pacitan di Desa Besuki. Di Kecamatan Watulimo, bencana meliputi pohon tumbang di jalur alternatif Prigi–Gemaharjo, banjir di Desa Gading dan Karanggandu, serta tanah longsor di Desa Gemaharjo.

Sementara di wilayah Kecamatan Trenggalek, angin kencang dilaporkan berdampak pada delapan rumah warga di RT 26 RW 08 Dusun Sukorejo, Desa Karangsoko.

“Secara keseluruhan dampak yang kami catat adalah delapan rumah mengalami rusak ringan. Tidak ada laporan korban jiwa, namun aktivitas warga dan lalu lintas sempat terganggu akibat material longsor dan pohon tumbang,” jelasnya.

Stafanus menambahkan, BPBD bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat telah melakukan penanganan darurat berupa pembersihan material longsor, pemotongan pohon tumbang, serta pendataan kerusakan.

“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama yang tinggal di wilayah rawan longsor dan daerah dengan banyak pepohonan besar. Cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi sehingga kesiapsiagaan perlu terus ditingkatkan,” pungkas Stafanus.