Trenggalek, 22/8 - Calon Gubernur Jawa Timur dari PDI Perjuangan, Bambang Dwi Hartono siap mundur dari jabatan gubernur apabila gagal menggelontorkan dana subsidi ke masing-masing desa sebesar Rp500 juta per tahun.
Dalam orasinya, Bambang DH menyatakan, komitmen itu sebagai garansi kepada masyarakat Jawa Timur untuk bertanggungjawab dan menjalankan tugasnya mensejahterakan mamsyarakat desa.
"Jadi, kalai kami memimpin Jawa Timur akan kami balik, secara bersama-sama kita akan majukan desa terlebih dahulu, dengan demikian provinsi ini akan cepat maju," katanya.
Menurutnya dana subsidi Rp500 juta per desa per tahun tersebut bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di kawasan pedesaan serta untuk memberdayakan sejumlah sektor ekonomi kerakyatan.
"Jadi uang itu tidak hanya untuk pembangunan, bisa digunakan untuk pendirian koperasi maupun untuk menambah gaji perangkat desa," ujarnya.
Mantah Walikota Surabaya dua periode ini mengklaim, terobosan baru tersebut akan berdampak cukup signifikan terhadap pekerbangan serta pemerataan pebangunan Jawa Timur.
Pihaknya menilai, aparatur desa mampu untuk melakukan pengelolaan dana subsiddi tersebut. Cagub PDI P ini juga juga optimis jajaran pemerintah di tingkat desa tidak bakal melakukan tindakan korupsi.
"Orang-orang desa itu jujur, sehingga berfikir dan bertindak pasti untuk kepentingan rakyat di daerahnya. Kalau tidak ada terobosan mana mungkin pemerataan akan terjadi," imbuhnya.
Kampanye terbuka yang dihadiri Bupati Trenggalek, Mulyadi Wiryono tersebut, Bambang juga berjanji akan mengratiskan biaya pendidikan mulai SD hingga SMA/SMK. kata dia program tersebut telah berhasil di terapkan ddi Kota Surabaya.
Upaya mengurangi biaya pendidikan itu dilakukan dengan cara bersinergi dengan kabupaten/kota yang ada di Jatim. Pemkab bertugas melakukan inventasisasi jumlah kebutuhan dan mengucurkan dana subsidi pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Kemudian pememrintah provinsi akan menutup kekurangan subsidi itu. Dengan demikian kami sangat yakin pendidikan di Jawa Timur bisa gratis," papatrnya.
Dijelaskan, pada masa kepemimpinannya di Kota Surabaya, gagasan untuk menciptakan sekolah gratis menuai kritikan serta cibiran dari berbagai kalangan. Bahkan sejumlah anak buahnya juga pesimis program tersebut mampu dijalankan.
"Saya bilang kepada mereka (pejabat daerah) dana APBD pasti mencukupi, kemudian setelah dihitung ada yang bilang tidak cukup, saya bilang lagi hitung ulang, akhirnya dengan efisiensi bisa dijalankan," kata Bambang DH.
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sirmadji mengatakan, gaya kepemimpinan gubernur saat ini kurang pro terhadap rakyat. Anggaran besar yang dimiliki Pemrov jatim banyak yang di kuasai gubernur dan pejabatnya.
Ia mengakui saat ini perkembangn ekonomi di Jawa Timur mengalami perkambangan yang cukup signifikan. Namun hal itu tidak dibarengi dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
"Lantas apa gunanya kemajuan ekonomi, kalau yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kesenjangan ini harus dihilangkan," katanya.
Pria asli Trenggalek ini juga sempat menyindir, program jalin kesra yang di lakukan oleh Gubernur Soekarwo yang tidak dibarengi dengan strategi yang matang. Akibatnya banyak diantara kambing bantuan untuk keluarga miskin mati.
"Memang benar, dana untuk rakyat turun, tapi hasilnya ya seperti itu, belum ada seminggu kambingnya sudah mati," katanya.
Terkait dengan kemjuan ekonomi Jatim, Sirmadji optimis cagub yang diusung mampu melampaui apa yang dicapai oleh gubernur incumbent.
"Sebagai buktinya, dulu pada saat awal Pak Bambang menjadi Wali Kota Surabaya, pendapatan daerahnya hanya Rp500 miliar, tapi diakhir masa jabatannya pendapatan Surabaya naik menjadi Rp5,7 triliun," tandasnya.
Terima Kasih telah mampir di www.trenggalekkita.com, silakan untuk menuliskan komentar pada kolom di bawah ini. Penulisan komentar tidak boleh mengandung kata-kata kotor, SARA serta berbau pornografi. Kami juga tidak mengzinkan pencantuman link. EmoticonEmoticon