Trenggalek, 29/7 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, Jawa Timur memastikan tidak akan melekukan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur umum pada tahun ini.
"Tahun ini Trenggalek tidak ada kuata CPNS baru, karena jumlah honorer kategori dua (K2) saja masih ada 450-an orang," kata Bupati Trenggalek, Mulyadi Wr, Senin.
Selain itu, kondisi keuangan daerah juga menjadi faktor pendukung, mengingat saat ini jumlah anggaran pegawai di Trenggalek hampir mencapai 60 persen dari total APBD.
Sehingga apabila dipaksakan melakukan perekrutan CPNS maka akan mengancam anggaran pembangunan daerah serta hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
Sementara itu, terkait klaim badan kepegawaian daerah (BKD) setempat yang menyatakan Trenggalek kekurangan seribu PNS, ia justru berpendapat lain.
"Kalau saya menilai jumlah PNS itu sudah over kuota, buktinya anggaran gaji pegawai itu sudah lebih dari 50 persen, itu merupakan salah satu indikasinya," ujarnya.
Meski demikian orang nomor satu di Pemkab Trenggalek ini mengakui, masih terdapat sejumlah formasi jabatan yang lowong setelah ditinggal pensiun oleh pejabat sebelumnya.
Terkait hal itu, pihaknya telah menunjuk pejabat sementara untuk mengisi jabatan yang kosong. Sedangkan untuk kekurangan tenaga teknis, ia meminta masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dibawahnya mejalankan pekerjaan secara sunggung-sunggguh.
"Kami juga mengimbau kepada SKPD untuk memaksimalkan tenaga yang ada dan memanfaatkan teknologi modern sebagai pengganti tenaga, misalkan koordinasi tidak harus ketemu, tapi melalui email juga bisa," ibuhnya.
Disinggung mengenai kemungkinan melakukan perampingan SKPD, guna menghemat anggaaran pelanja pegawai, Mulyadi mengaku masih belum sepakat.
"Efisien itu tidak menjamin bisa efektif, kita itu butuhnya yang efisien dan efektif. Sebagai contoh kantor penanaman modal,ini akan efsktif apabila berubah menjadi dinas sehingga bisa menjadi eksekutor dan tidak tergantung dinas lain," jelas Mulyadi.
Disisi lain, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek, Eko Yuniarto melalui Kabag Humas dan Protokol, Yuli Priyanto menjelaskan, selama dua tahun lebih melakukan moratorium CPNS, pemkab setempat mengalami kekurangan lebih dari 1000 pegawai.
Hal ini terjadi karena banyaknya pegawai yang telah masuk masa pensiun, sehingga apabila tidak dilakukan perekrutan CPNS bisa mengamcam kinerja sejumlah SKPD.
"Sampai saat ini informasi yang diterima BKD memang tidak ada perekrutan, namun demikian kami tidak bisa memastikan apakah kedepan mengalami perubahan atau tidak," katanya.
Lanjut dia, Pemrov Jatim masih akan mengumpulkan masing-masing BKD se-Jawa Timur untuk membahas permasalahan CPNS di daerah dalam waktu dekat ini.
"Mungkin saja dari pertemuan itu akan mendapatkan kejelasan, tapi yang jelas kami (pemkab) masih menunggu perekrutan CPNS melalui jalur K2," ujar Yuli.
"Tahun ini Trenggalek tidak ada kuata CPNS baru, karena jumlah honorer kategori dua (K2) saja masih ada 450-an orang," kata Bupati Trenggalek, Mulyadi Wr, Senin.
Selain itu, kondisi keuangan daerah juga menjadi faktor pendukung, mengingat saat ini jumlah anggaran pegawai di Trenggalek hampir mencapai 60 persen dari total APBD.
Sehingga apabila dipaksakan melakukan perekrutan CPNS maka akan mengancam anggaran pembangunan daerah serta hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
Sementara itu, terkait klaim badan kepegawaian daerah (BKD) setempat yang menyatakan Trenggalek kekurangan seribu PNS, ia justru berpendapat lain.
"Kalau saya menilai jumlah PNS itu sudah over kuota, buktinya anggaran gaji pegawai itu sudah lebih dari 50 persen, itu merupakan salah satu indikasinya," ujarnya.
Meski demikian orang nomor satu di Pemkab Trenggalek ini mengakui, masih terdapat sejumlah formasi jabatan yang lowong setelah ditinggal pensiun oleh pejabat sebelumnya.
Terkait hal itu, pihaknya telah menunjuk pejabat sementara untuk mengisi jabatan yang kosong. Sedangkan untuk kekurangan tenaga teknis, ia meminta masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dibawahnya mejalankan pekerjaan secara sunggung-sunggguh.
"Kami juga mengimbau kepada SKPD untuk memaksimalkan tenaga yang ada dan memanfaatkan teknologi modern sebagai pengganti tenaga, misalkan koordinasi tidak harus ketemu, tapi melalui email juga bisa," ibuhnya.
Disinggung mengenai kemungkinan melakukan perampingan SKPD, guna menghemat anggaaran pelanja pegawai, Mulyadi mengaku masih belum sepakat.
"Efisien itu tidak menjamin bisa efektif, kita itu butuhnya yang efisien dan efektif. Sebagai contoh kantor penanaman modal,ini akan efsktif apabila berubah menjadi dinas sehingga bisa menjadi eksekutor dan tidak tergantung dinas lain," jelas Mulyadi.
Disisi lain, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek, Eko Yuniarto melalui Kabag Humas dan Protokol, Yuli Priyanto menjelaskan, selama dua tahun lebih melakukan moratorium CPNS, pemkab setempat mengalami kekurangan lebih dari 1000 pegawai.
Hal ini terjadi karena banyaknya pegawai yang telah masuk masa pensiun, sehingga apabila tidak dilakukan perekrutan CPNS bisa mengamcam kinerja sejumlah SKPD.
"Sampai saat ini informasi yang diterima BKD memang tidak ada perekrutan, namun demikian kami tidak bisa memastikan apakah kedepan mengalami perubahan atau tidak," katanya.
Lanjut dia, Pemrov Jatim masih akan mengumpulkan masing-masing BKD se-Jawa Timur untuk membahas permasalahan CPNS di daerah dalam waktu dekat ini.
"Mungkin saja dari pertemuan itu akan mendapatkan kejelasan, tapi yang jelas kami (pemkab) masih menunggu perekrutan CPNS melalui jalur K2," ujar Yuli.
Terima Kasih telah mampir di www.trenggalekkita.com, silakan untuk menuliskan komentar pada kolom di bawah ini. Penulisan komentar tidak boleh mengandung kata-kata kotor, SARA serta berbau pornografi. Kami juga tidak mengzinkan pencantuman link. EmoticonEmoticon