Cuaca Ekstrem Picu Longsor dan Banjir di Trenggalek

- Terjadi 3 bencana di awal 2026

BPBD Trenggalek mencatat tiga kejadian bencana yang meliputi tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem, tersebar di 5 kecamatan dan 9 desa.

- Cuaca ekstrem jadi pemicu utama

Hujan deras dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang, longsor, banjir, serta kerusakan rumah dan gangguan akses jalan di sejumlah wilayah.

- Dampak berupa kerusakan rumah dan gangguan aktivitas warga

Sedikitnya 8 rumah mengalami rusak ringan, sejumlah jalan sempat tertutup material longsor dan pohon tumbang, meski tidak ada korban jiwa.

Trenggalek - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Trenggalek sejak akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026 memicu serangkaian bencana di sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek mencatat sedikitnya tiga kejadian bencana yang tersebar di lima kecamatan dan sembilan desa/kelurahan.

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stafanus Triadi Atmono, mengatakan bencana yang terjadi meliputi tanah longsor, banjir, serta cuaca ekstrem berupa angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang dan kerusakan bangunan.

“Berdasarkan update data Pusdalops BPBD per 2 Januari 2026, terdapat satu kejadian tanah longsor atau tanah gerak di tiga titik, satu kejadian banjir di satu titik, serta lima titik kejadian akibat cuaca ekstrem,” ujar Stafanus.

Ia menjelaskan, bencana tersebut tersebar di Kecamatan Durenan, Dongko, Panggul, Watulimo, dan Trenggalek. Di Kecamatan Durenan, pohon tumbang sempat menutup jalur nasional Durenan–Bandung di Desa Ngadisuko. Sementara di Kecamatan Dongko, longsor menimpa rumah warga di Desa Watuagung dan Desa Siki.

Di Kecamatan Panggul, hujan dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang di jalan raya Desa Wonocoyo serta merobohkan tiang listrik dan pohon di jalur nasional Trenggalek–Pacitan di Desa Besuki. Di Kecamatan Watulimo, bencana meliputi pohon tumbang di jalur alternatif Prigi–Gemaharjo, banjir di Desa Gading dan Karanggandu, serta tanah longsor di Desa Gemaharjo.

Sementara di wilayah Kecamatan Trenggalek, angin kencang dilaporkan berdampak pada delapan rumah warga di RT 26 RW 08 Dusun Sukorejo, Desa Karangsoko.

“Secara keseluruhan dampak yang kami catat adalah delapan rumah mengalami rusak ringan. Tidak ada laporan korban jiwa, namun aktivitas warga dan lalu lintas sempat terganggu akibat material longsor dan pohon tumbang,” jelasnya.

Stafanus menambahkan, BPBD bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat telah melakukan penanganan darurat berupa pembersihan material longsor, pemotongan pohon tumbang, serta pendataan kerusakan.

“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama yang tinggal di wilayah rawan longsor dan daerah dengan banyak pepohonan besar. Cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi sehingga kesiapsiagaan perlu terus ditingkatkan,” pungkas Stafanus.

Dana Desa Terpangkas Hingga 85 Persen, Program Masyarakat Terancam Gagal

Trenggalek -Kebijakan pemotongan dana desa oleh pemerintah pusat dinilai telah memukul keberlangsungan pembangunan di tingkat desa. Pemangkasan anggaran membuat sebagian besar program yang diusulkan masyarakat tidak dapat direalisasikan.

Kepala Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Puryono, mengatakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus sudah ditetapkan paling lambat 31 Desember dan tidak boleh melewati tahun anggaran. Namun kondisi saat ini justru diwarnai ketidakpastian akibat pemotongan dana desa secara drastis.

"Dana desa yang sebelumnya rata-rata sekitar Rp1 miliar per desa, sekarang tinggal Rp200 sampai Rp300 juta. Ini sangat menyakitkan bagi desa, karena kami sudah menyusun program berdasarkan musyawarah desa dan kebutuhan masyarakat," kata Puryono, Rabu (1/1/2026).

Ia menjelaskan, sisa dana desa yang diterima saat ini sebagian besar habis untuk memenuhi program mandatori pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, serta operasional posyandu. Akibatnya, program prioritas yang lahir dari aspirasi warga terpaksa terhenti.

"Dengan dana Rp200 sampai Rp300 juta itu, praktis tidak ada ruang untuk program pembangunan desa. Semua habis untuk kewajiban mandatori dari pusat," ujarnya.

Puryono menyebut pemotongan dana desa ini berkaitan dengan kebijakan nasional Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merupakan bagian dari Astacita pemerintah pusat. Dana desa, kata dia, dipotong untuk pembangunan gerai dan pengisian produk KDMP di seluruh Indonesia.

"Secara nasional, dana desa dipotong hingga 85 persen. Dampaknya, selama satu tahun kemarin desa hampir tidak membangun apa pun karena uangnya tidak ada. Usulan masyarakat hanya menjadi tumpukan arsip," tegasnya.

Pengalihan anggaran sesuai PMK 81/2025 berdampak langsung terhadap program kerja pemerintah desa. Pur menyebut terdapat 42 desa terpaksa menjalankan program dengan skema dana talangan. Hal itu terjadi karena saat program telah berjalan, tiba-tiba dana desa dipangkas dan dialihkan, sehingga tidak bisa melakukan pembayaran program. 

"Anggaran dipotong, tapi program sudah berjalan. Akibatnya desa menanggung utang. Sementara PADes tidak mungkin cukup untuk menutup utang-utang program itu," katanya.

Ia juga menyoroti skema pembiayaan KDMP yang dibebankan ke desa dalam jangka panjang. Menurutnya, angsuran program tersebut berlangsung hingga enam tahun, dengan besaran pinjaman berkisar antara Rp500 juta hingga Rp3 miliar per desa.

"Tahun depan dengan dana desa yang sudah dipotong, target pembangunan dari usulan masyarakat hampir mustahil tercapai. Sudah tidak ada lagi anggaran untuk infrastruktur desa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa telah mengamanatkan alokasi minimal 10 persen dari APBN untuk desa. Namun kebijakan program mandatori dari pusat dinilai justru mengorbankan kebutuhan riil masyarakat desa.

"Kami mendukung KDMP karena itu bagian dari Astacita presiden. Tapi desa juga punya masyarakat dengan kebutuhan yang beragam dan itu harus diprioritaskan," kata Puryono.

Sebagai harapan, Puryono meminta pemerintah pusat mengembalikan kebijakan dana desa sesuai amanat undang-undang.

"Kami berharap 10 persen APBN benar-benar diprioritaskan untuk dana desa dan tidak dipotong untuk program lain yang justru mempengaruhi transfer ke desa. Kalau terus seperti ini, desa yang paling dirugikan," pungkasnya.

Program Sangu Sampah Jadi Strategi Trenggalek Kejar Net Zero Carbon 2045

1. Pengurangan Emisi

Sangu Sampah difokuskan menekan emisi karbon dari sektor sampah untuk mendukung target Net Zero Carbon 2045.

2. Edukasi Siswa

Program ini membangun karakter peduli lingkungan, literasi digital, dan inklusi keuangan bagi siswa.

2. Nilai Ekonomi Sampah

Sampah dipilah, diolah, dan dikonversi menjadi poin serta uang saku bagi siswa.

Trenggalek – Pemerintah Kabupaten Trenggalek meluncurkan program Sangu Sampah sebagai langkah konkret pengendalian emisi karbon sekaligus pembangunan karakter generasi muda. Program ini digagas langsung oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin sebagai bagian dari target Net Zero Carbon 2045.

Bupati Mochamad Nur Arifin menjelaskan, berdasarkan perhitungan emisi di Trenggalek, sektor energi menyumbang sekitar 42 persen, pertanian 40 persen, sampah 16 persen, dan sisanya dari sektor industri serta lainnya. Dari hitungan tersebut, Trenggalek masih mengalami surplus emisi sekitar 115 ribu ton CO2 ekuivalen. Angka itu setara dengan penanaman 130 hektare mangrove atau pengelolaan 80 persen sampah yang dihasilkan.

Menurutnya, sektor sampah menjadi pilihan paling realistis karena berada dalam kendali pemerintah daerah. Di tengah keterbatasan fiskal dan mahalnya teknologi pengolahan sampah, Pemkab Trenggalek memilih mengubah sampah menjadi sumber ekonomi. Caranya dengan memilah sampah sejak dari sumbernya, dimulai dari lingkungan sekolah.

"Ini bukan sekadar soal sampah, tapi pembangunan karakter. Siswa ditanamkan cinta lingkungan, dilatih literasi digital lewat aplikasi, dan diperkenalkan inklusi keuangan karena sampah yang dikumpulkan akan dikonversi menjadi uang saku," ujar Bupati yang akrab disapa Mas Ipin.

Program Sangu Sampah menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai SD hingga perguruan tinggi. Untuk siswa yang belum memiliki gawai, seperti SD dan pondok pesantren, akun aplikasi akan dikelola oleh wali murid, guru, atau pengurus. Sementara untuk SMA dan mahasiswa, diterapkan satu orang satu akun dan satu rekening.

Dalam program ini, terdapat delapan jenis sampah yang dapat ditabung, yakni botol plastik bekas minuman, plastik kemasan, kaca, kain, logam, elektronik, serta minyak jelantah. Sampah yang terkumpul akan diambil oleh jaringan TPS 3R, bank sampah, dan offtaker untuk diproses lebih lanjut di fasilitas daur ulang.

Nilai ekonomi sampah baru diketahui setelah proses pengolahan selama tiga bulan. Setelah dikurangi biaya operasional dan disetorkan sebagian ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), sisa nilai akan dibagikan kepada siswa berdasarkan poin yang mereka kumpulkan selama periode tersebut.

Selain sampah anorganik, Pemkab Trenggalek juga mendorong pengelolaan sampah organik. Limbah rumah tangga dan limbah MBG direncanakan diolah menjadi pupuk dan media tanam untuk pekarangan, yang hasilnya dapat dijual ke pasar maupun dapur, sehingga memberi nilai ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu, Humairah Setya, siswi kelas XI SMA Negeri 2 Trenggalek, menyambut positif program Sangu Sampah. Ia berharap program ini dapat meningkatkan kreativitas siswa sekaligus menumbuhkan semangat menabung sampah dari tingkat SD hingga SMA.

Di SMAN 2 Trenggalek, program menabung sampah sudah rutin dilakukan setiap Jumat sebelum salat Jumat. Sampah dari masing-masing kelas ditimbang oleh koordinator, kemudian diinput ke dalam aplikasi untuk memperoleh poin. Menurut Humairah, kehadiran aplikasi Sangu Sampah diharapkan dapat memperkuat peran bank sampah sekolah agar pengelolaan sampah berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Novita Hardini Dorong UMKM Trenggalek Naik Kelas Menjadi IKM Hijau

 

Trenggalek - Upaya mendorong ekonomi mikro di Kabupaten Trenggalek kembali ditunjukkan Novita Hardini. Bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI dan Kementerian Perindustrian melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya, Novita berhasil mengantarkan salah satu pelaku usaha lokal, Aby Culinary “Fish Miracle Trenggalek”, naik kelas menjadi Industri Kecil Menengah (IKM) hijau.

Aby Culinary dikenal sebagai produsen olahan ikan dengan slogan “Cara Keren Makan Ikan”. Melalui pendampingan BSPJI, limbah berupa tulang dan kulit ikan yang sebelumnya tidak termanfaatkan kini dapat diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomis seperti bahan pakan ternak.

Saat mengunjungi usaha tersebut, Novita menyampaikan rasa bangganya atas transformasi yang terjadi. Ia menyebut Aby Culinary kini bukan hanya berkembang dari UMKM menjadi IKM, tetapi juga mampu memenuhi standar IKM hijau. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari pendampingan berkelanjutan yang dilakukan BSPJI.

Novita menjelaskan, pengolahan limbah menjadi salah satu indikator IKM hijau. Limbah ikan yang semula berpotensi mencemari lingkungan kini dapat diproses menjadi bahan bernilai jual melalui alat bantuan yang difasilitasi program kerja sama Kementerian Perindustrian dan pemerintah daerah. “Peralatan ini tidak mahal, tapi sangat membantu UMKM meningkatkan nilai ekonomis dan keberlanjutan usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan pentingnya pembangunan ekonomi yang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Menurutnya, banyak UMKM di Trenggalek yang berpotensi naik kelas menjadi IKM hijau apabila mendapatkan pendampingan dan fasilitas serupa.

Kepala BSPJI Surabaya, Ransi Pasae, menjelaskan bahwa program pendampingan tersebut merupakan bagian dari Program Dapati, inisiatif Kementerian Perindustrian yang bertujuan meningkatkan kualitas IKM di daerah. “Limbah yang sebelumnya tidak bermanfaat bahkan merugikan, kini bisa memberikan nilai ekonomis. Ini bisa menjadi contoh bagi IKM lain untuk dikembangkan,” katanya.

Ransi menilai Aby Culinary memiliki keunggulan pada inovasi dan kemauan belajar. Menurutnya, hal itu menjadi faktor penting hingga usaha tersebut dapat naik kelas. “Tidak banyak IKM yang aktif mencari riset dan referensi untuk terus berkembang. Ini yang membuat Aby Culinary istimewa,” ujarnya.

Sementara itu, pemilik Aby Culinary, Sri Utami Dewi, menceritakan usaha yang dirintis sejak 2017 itu berawal dari pengetahuan yang sangat terbatas. Seiring waktu, usaha ini berkembang berkat dukungan berbagai dinas serta pendampingan yang diterimanya tahun ini melalui Program Dapati. “Program ini membantu kami mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomis tanpa merusak lingkungan,” jelasnya.

Sri Utami menegaskan pentingnya inovasi bagi pelaku usaha mikro agar mampu mengikuti kebutuhan pasar. Ia juga menyinggung pentingnya strategi pemasaran sebagai kunci keberlanjutan usaha. “Yang terpenting adalah strategi marketing, termasuk ‘strategi marketing langit’. Jangan abaikan itu,” pesannya.

Gelar Pelatihan Wirausaha Baru, Novita Hardini Dorong Pengentasan Pengangguran di Trenggalek

 

Trenggalek - Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur, Novita Hardini kembali menghadirkan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Setelah sebelumnya bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk memberikan pelatihan digitalisasi bagi pelaku UMKM, kini ia menggandeng Kementerian Perindustrian untuk menggelar Pelatihan Wirausaha Baru (WUB). Kegiatan yang berlangsung empat hari ini digelar mulai Senin (17/11) sebagai upaya mengatasi angka pengangguran di daerah.

Pelatihan WUB tersebut difokuskan pada tiga bidang, yakni kerajinan barongan, pembuatan paving blok, dan servis kendaraan bermotor roda dua. Lewat pelatihan ini diharapkan lahir wirausaha-wirausaha baru yang mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Membuka kegiatan di Hotel Ja’as Permai Trenggalek, Novita Hardini menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari bimbingan teknis aspirasi Anggota DPR RI. “Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pengentasan pengangguran di Kabupaten Trenggalek,” ujarnya.

Ia menambahkan pentingnya pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menggerakkan perekonomian daerah. “IKM adalah jantung penopang perekonomian nasional. Dengan pelatihan ini, kualitas kerajinan barongan dapat meningkat sehingga pemasarannya bukan hanya domestik atau Jawa saja, tetapi bisa menjangkau pasar nasional,” imbuhnya.

Selain kerajinan, pelatihan paving blok dan servis sepeda motor juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta. Bahkan, Novita berencana mengusulkan pemenuhan kebutuhan peralatan kerja melalui komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Program apa yang bisa kami lakukan bersama akan terus kita koordinasikan,” tegasnya.

Terkait pemilihan Trenggalek sebagai lokasi kegiatan, Novita menyebut karena wilayah ini merupakan daerah pemilihannya. “Masyarakat Trenggalek menjadi alasan kenapa saya harus berjuang. Ini pertama kali dilaksanakan khusus di bidang IKM, dan saya berharap ke depan bimbingan teknis dapat diperluas,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin yang turut mendampingi kegiatan menegaskan bahwa sektor kerajinan (crafting) menjadi salah satu kekuatan ekonomi lokal. Ia menyebut, selain kerajinan dan F&B, sektor jasa juga penting dikembangkan. “Ke depan bukan hanya bengkel biasa, tapi bisa menjadi bengkel konversi kendaraan listrik yang membutuhkan lisensi khusus,” jelasnya.

Menurutnya, beberapa pelaku industri kerajinan di Trenggalek telah memiliki pasar ekspor, namun masih belum merata. Pelatihan ini diharapkan mampu mengangkat kemampuan para perajin serta memenuhi kebutuhan konstruksi seperti paving blok melalui peningkatan kualitas produk.

Di kesempatan lain, Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian, Dini Hanggandari, menyampaikan bahwa pada hari pertama peserta dikenalkan pada konsep dasar wirausaha baru dan akses KUR untuk modal kerja. Selama tiga hari berikutnya, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok pelatihan sesuai bidang masing-masing.

“Kami melakukan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dengan bonus demografi yang besar, membuka wirausaha baru dan meningkatkan skill menjadi penting agar dapat menyerap tenaga kerja di Trenggalek,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Komisi VII DPR RI berdasarkan aspirasi dari Novita Hardini. “Karena itu kami laksanakan pelatihan ini di Trenggalek,” pungkasnya.